1

Jakarta - ditjenmiltun.net. Kamis, 02 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI - Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi awal dalam rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Rapat dibuka dan dimpimpin oleh Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Widiyanti, S.H., M.H. mewakilkan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Kelompok Kerja dari Area I sampai dengan Area VIII Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diketahui, Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Suratnya dengan Nomor : 616/SEK/OT.01.1/4/2019 tanggal 26 April 2019 memerintahkan kepada Para Pejabat Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5. Hal ini dimaksud sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor : B/70/PW.00/2019. Adapun dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 wajib dilaksanakan hingga ke Unit Kerja Eselon I pada seluruh Instansi Pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 31 Mei 2019,  dan mengingat juga bahwa indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dasar penentuan pemberian reward untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Dalam Rapat Koordinasi ini dipaparkan mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 oleh Widiyanti, S.H., M.H. dan oleh Kolonel Jelli Rita, S.H., M.H. Dalam Rapat Koordinasi ini juga disepakati sebagai langkah awal Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan melakukan identifikasi terhadap penerapan 8 (delapan) Area Perubahan pada seluruh Unit Kerja dan sekaligus mempersiapkan semua data dukung sebelum dilakukan Evaluasi Mandiri sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Adapun Jadwal Rencana Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 di Lingkungan Mahkamah Agung ialah sebagai berikut :

NoKegiatanWaktuPIC
1. Sosialisasi PMPRB dan PMPZI seluruh Unit Eselon I 29-30 April 2019 Sekretariat RB MA RI dan Auditor
2. Pelaksanaan PMPZI pada 12 Wilayah Prioritas 29 April-10 Mei 2019 Sekretariat RB
3. Pelaksanaan PMPRB Unit Eselon I 13-17 Mei 2019 Masing-masing Sekretaris Unit Es.I
4. Penilaian PMPZI oleh TPI 13-24 Mei 2019 Ketua TPI
5. Pelaksanaan PMPRB MA RI tahun 2019 20-24 Mei 2019 Sekretariat RB MA RI
6. Penginputan PMPRB 27-31 Mei 2019 Sekretariat RB MA RI
7. Penginputan PMPZI 27-31 Mei 2019 TPI

Dengan ini diberitahukan juga kepada seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, berkenaan dengan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 khususnya mengenai Penyampaian LHKPN dan LHKASN (Penguatan Pengawasan), maka untuk evidence LHKASN menggunakan Bukti Verifikasi dari Aplikasi SIHARKA KemenPAN-RB (https://www.siharka.menpan.go.id/). Khusus untuk Staf yang mendapatkan Promosi Jabatan dan Pejabat Eselon yang menerima Rolling harus mengisi Data SIHARKA per-Tahun TMT Jabatan yang baru. Namun, untuk Staf maupun Pejabat yang tidak mendapatkan Promosi Jabatan ataupun menerima Rolling, maka dapat menggunakan Laporan SIHARKA tahun 2016.

2

Apabila terkendala mengenai username dan password, mohon melapor kepada Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat segera didata dan diteruskan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk dijalankan mekanisme reset password. Dan berkenaan dengan LHKPN, mohon agar bukti lapornya diupload ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA RI.

(@x_cisadane)

  • 002 DUK
  • 003 PUR Fulani
  • 0004-sel
  • 0006-sel